PERAKNEW.com – Kinerja Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Cimahi diduga tidak mendukung program dinas lainya dan program Pj Wali Kota Cimahi, serta munculnya masalah tentang dugaan penyimpangan pengadaan komputer, dan dikomentari untuk dicopot, yang mana pernah diangkat pemberitaannya oleh Peraknew.com tanggal 21 Maret 2023, serta mendapat tanggapan akademisi khususnya dalam hal penempatan sebagai Kadinsos.
Pemerhati sekaligus Akademisi Kota Cimahi, Yamardi, S.Ip.,M.Si., yang juga Dosen Fakultas Ilmu Pemerintahan Unjani memberikan sedikit pandangannya tentang penempatan seorang ASN dalam menduduki jabatan tertentu kepada Perak melalui telpon selularnya (27 Maret 2023).
Menurut Yamardi, dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, diperlukan kualitas sumberdaya manusia dan dalam menempatkan seseorang pada jabatan tertentu, harus dipertimbangkan kaedah rasional dan akademis serta dalam pengangkatan jabatan harus berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerja juga jenjang kepangkatan, apabila dalam pengangkatan dan penempatan jabatan sesuai dengan alurnya, maka trus’t (kepercayaan) dari masyarakat akan tinggi, karena kepercayaan publik (masyarakat) sangat penting sekali, agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan dipatuhi masyarakat.
Lanjutnya, “Tumbuhkan kepercayaan masyarakat, dalam menempatkan seseorang dijabatannya, dengan mempublikasikan track record dari yang akan menduduki jabatan tersebut, semoga di Cimahi dalam pengangkatan jabatan, mendapatkan kepercayaan publik,” pungkas Yamardi kepada Perak.
Baca Juga : Soal Kasus BPNT, Kades Sukamandijaya Akui Telah Diperiksa Unit Tipidkor Polres Subang
Sementara pandangan dari Ketua Komisi 1 DPRD Kota Cimahi, Hendra Saputra untuk tata kelola pemerintahan yang baik, apabila kepercayaan masyarakat terhadap kepala dinas, sudah berkurang, kenapa ga diganti saja? toh untuk kebaikan kok, disamping itu juga dalam pengangkatan kepala dinas, ataupun jabatan lain, harus sesuai aturan jangan sampai seorang pimpinan golongannya lebih rendah dari bawahannya dan jangan sampai ada kepentingan-kepentingan tertentu dari seseorang, juga kepentingan politik, tapi harus melihat kepentingan masyarakat umumnya,” pungkas Hendra Saputra melalui selularnya. (Harold)
