PERAKNEW.com – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi saat ini sudah dibuka dan diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas dan Pj Wali Kota Cimahi Dikdik S Nugrahawan, pada Senin (28/11/2022).
MPP yang berlokasi di Jalan Aruman, Kecamatan Cimahi Utara itu terdapat 139 layanan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, swasta, dan asosiasi mulai dari layanan pembayaran pajak, perizinan, hingga Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang tersedia dalam satu tempat.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, MPP ini sangat luar biasa karena memiliki kemewahan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan yang paling penting adalah pengintegrasian pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, murah, dan transparan. “Saya kira ini bagus untuk masyarakat, MPP bisa mendorong perkembangan investasi yang signifikan. Konsultasi Bea Cukai dan BPOM ada di sini. Sehingga UMKM yang akan ekspor bisa semakin mudah jadi cukup mengurus di sini dan konsultasi di sini,” ujarnya saat ditemui seusai peresmian MPP, Senin (28/11/2022).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas dan Pj Wali Kota Cimahi Dikdik S Nugrahawan saat meresmikan MPP Kota Cimahi, Senin (28/11/2022).
Baca Juga : PT Pos Indonesia Cabang Malangbong Realisasikan Program Bantuan BLT BBM, BPNT, PKH
Azwar mengatakan saat ini di MPP Cimahi baru ada 139 gerai layanan yang bisa dimanfaatkan, namun untuk kedepannya tidak menutup kemungkinan pelayanan di MPP tersebut nantinya akan bertambah. “Sekarang baru ada 139 layanan. Seperti di Sumedang misalnya sudah di atas 200, nah di sini mungkin bisa ditingkatkan lagi kedepannya,” kata Azwar.
Untuk saat ini pihaknya memerintahkan lurah, camat, dan Pemkot Cimahi untuk menggencarkan sosialisasi pelayanan di MPP pada masyarakat karena keberadaan MPP ini bakal menunjang peningkatan potensi investasi. Untuk itu, Azwar meminta agar MPP terutama yang ada di Jawa Barat mulai terintegrasi dengan sistem digital agar bisa lebih memudahkan pelayanan masyarakat. “Secara bertahap, Jawa Barat bisa mulai menginisiasi pelayanan MPP digital. Jadi nanti misalnya kartu keluarga (KK) bisa dicetak mandiri, kalau diterapkan di seluruh kelurahan dan kecamatan akan sangat bagus,” ucapnya.
Pj Wali Kota Cimahi, Dikdik S Nugrahawan mengatakan setelah MPP tersebut diresmikan, pihaknya harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa semua proses perizinan dan pelayanan bisa berjalan dengan lancar. “Mudah-mudahan dengan hadirnya MPP ini semua yang dibutuhkan masyarakat ada disini karena MPP harus berdayaguna untuk mengurus segala keperluan semua masyarakat,” kata Dikdik.
Baca Juga : Ruwat Bumi di Desa Rancaudik diwarnai Panggung Sandiwara dan Operasi Pasar Murah (OPM)
Ia mengatakan pada awal didirikan, MPP ini ditargetkan bisa menyediakan 77 pelayanan, tetapi setelah dikaji kembali ternyata bisa ditingkatkan menjadi 159 pelayanan dan terdapat keunggulan jika dibandingkan dengan daerah lain. “Sejak awal dirancang, proses pengintegrasian MPP di Cimahi ini lebih mudah dan lebih solid karena ditunjang dengan perkembangan IT dan gedungnya didesain untuk bisa membuat nyaman ketika orang berada disini,” ucapnya. (Harold)
